2024, UT Buka Prodi Magister Hukum, 7 PTN Top dan 2 Kampus Asing Dilibatkan 

Green Cards Legal, JAKARTA – Universitas Terbuka (UT) akan membuka program studi Magister Hukum (MH) pada tahun 2024.

Program studi ini dirancang seorganisasi mungkin dengan sistem bilingual, sehingga menjangkau calon mahasiswa tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga internasional.

BACA JUGA: Tes PhD Universitas Terbuka, Bamsoet Dukung Implementasi Smart City di Indonesia

Dr Sri Wahyu Krida Sakti, SH, M.Si Ketua tim pengembangan Magister Hukum Universitas Warsawa mengungkapkan, saat ini pihak yang dipimpinnya sedang bekerja keras untuk membuka program studi Magister Hukum pada tahun 2024.

Selain itu, program sarjana hukum Sekolah Tinggi Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) UT kini sedang bekerja keras untuk meraih akreditasi internasional (FIBAA).

BACA JUGA: Universitas terbuka semakin banyak diminati lulusan baru, lulusan SMA, ini faktanya

Sebelumnya, Sarjana Hukum telah mencapai prestasi akademik dengan mendapatkan akreditasi BAN-PT A.

“Hal ini sejalan dengan Visi-Misi UT Tahun 2035 (Reputasi Global). Diperlukan langkah konkrit untuk mengembangkan kapasitas program Sarjana Hukum dan Magister Hukum UT,” ujar Wahyu di sela-sela Kuliah Umum : Perbandingan Hukum . dan Workshop Implementasi PBL pada platform pengajaran dan pelatihan hukum jarak jauh, pada Rabu (06/12).

BACA JUGA: Gandeng Universitas Terbuka, BPJS punya program ketenagakerjaan menarik

Wahyu menjelaskan, tujuan dari kegiatan Kuliah Umum ini adalah untuk menginternasionalkan program sarjana hukum dan MH UT dalam rangka meningkatkan kualitas layanan akademik program studi dan meningkatkan prestasi IKU UT.

“Program sarjana hukum UT dan tim pengembangan prodi MH terus merintis kerjasama akademik antar perguruan tinggi (HEI) nasional dan internasional, ujarnya.

Terdapat tujuh PTN dan 2 kampus luar negeri yang telah menjalin kerja sama dengan UT. Ketujuh PTN tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Brawijaya (Unbraw), Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas Lampung (Unila), Universitas Udayana, Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Dua kampus luar negeri lagi yaitu China Open University dan Maastricht University.

“Tujuh Fakultas Hukum dari 7 PTN dan 2 kampus luar negeri akan memperkuat prodi UT MH,” jelas Wahyu.

Dijelaskannya, penguatan kapasitas prodi Sarjana Hukum dan prodi MS sangat bergantung pada kuatnya kerjasama antar perguruan tinggi. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kerja sama antar institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional.

Kerjasama dengan universitas internasional, antara lain International Association of Law Schools (IALS) dan Fakultas Hukum Universitas Maastricht Belanda.

Namun sudah banyak kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi nasional, termasuk saat ini dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hasil kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut adalah terciptanya program studi UT MH yang berorientasi pada pendidikan berbasis hasil (OBE) dan Society 5.0, yang akan memiliki 9 bidang konsentrasi hukum berbeda dalam kurikulum OBE, yaitu 1) Bidkon State; 2) Bidkon Hukum pidana modern.

3) Bidkon hukum ekonomi dan bisnis; 4) Hukum Siber Bidkon; 5) Hukum Perbandingan Bidkon; 6) Hak agraria; 7) Hukum Kesehatan; 8) Hukum Daya Tahan dan Keamanan; 9) Hukum Acara Peradilan.

Wahyu menjelaskan pendekatan penguatan kapasitas kelembagaan program Sarjana Hukum dan MH UT adalah melalui inovasi antara lain kurikulum berbasis EFC, Orientasi Masyarakat 5.0 dan Hukum Bidkon.

Strategi pembelajaran seperti model belajar mengajar sinkron dan asinkron berbasis teknologi pembelajaran jarak jauh, model PBL (problem based learning), dan model pembelajaran interaktif lainnya. Kembangkan tambahan 9 bidang konsentrasi hukum.

Selain itu, peningkatan kapasitas program studi sarjana hukum dan program studi SM juga dilakukan melalui kegiatan kerjasama antar lembaga seperti seminar, workshop, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama akademik bersama.

Wahyu juga menyoroti tujuan kerja sama dan kolaborasi jangka menengah dan panjang antara universitas internasional dengan (asosiasi) profesi hukum nasional bertujuan untuk memperkuat sub-lembaga program studi.

Termasuk untuk pengembangan Badan Laboratorium dan Klinik Hukum (LKH) serta Badan Publikasi (Publikasi) Karya Ilmiah Hukum (PKIH).

“Kami berharap melalui kerjasama ini, program sarjana hukum dan selanjutnya program magister hukum di UT dapat meningkatkan kualitas lulusannya agar memenuhi standar nasional dan internasional,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam jangka panjang akan diambil langkah-langkah untuk mengembangkan bidang konsentrasi Magister Hukum dan mengadopsi model pembelajaran berbasis masalah dalam platform pelatihan model program Sarjana Hukum dan Magister Hukum. di FHISIP UT. Hal ini sangat penting untuk memperoleh akreditasi berstandar internasional.

“Perolehan sertifikat berstandar internasional pada program studi merupakan sebuah prestasi dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi mahasiswa,” tutupnya. (esy/jpnn)