Sertifikasi Halal Tak Wajib untuk Semua Penjual Makanan, Ini yang Dikecualikan

Wecome Green Cards Legal di Situs Kami!

Green Cards Legal, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mewajibkan tiga kelompok produk mendapatkan sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024, termasuk makanan dan minuman. Sertifikasi Halal Tak Wajib untuk Semua Penjual Makanan, Ini yang Dikecualikan

Termasuk makanan dan minuman untuk konsumen non-Muslim yang dijual secara terbatas di wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara juga harus bersertifikat Halal. Jangkau 3 Juta Generasi Sandwich dalam Rangkaian Kampanye Reach for Great Generation

Namun, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah, menegaskan masih banyak produk yang tidak memerlukan sertifikasi halal, khususnya makanan dan minuman nonhalal seperti daging babi.

Produk-produk tersebut tidak memerlukan sertifikasi Halal dan dapat diperdagangkan sepanjang memberikan penjelasan atau deskripsi yang jelas bahwa produk tersebut mengandung bahan non-Halal. Misalnya saja dengan mencantumkan gambar babi pada kemasannya.

“Produk yang mengandung babi boleh diedarkan asalkan labelnya jelas (gambar dan tulisan mengandung babi),” jelas Siti Aminah kepada Green Cards Legal, Jumat (2/2/2024).

Kewajiban sertifikasi Halal tahap pertama akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Sesuai pedoman Peraturan Pemerintah (PP) no. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan aturan tersebut, Kepala BPJPH Kemenag Mohammad Aqeel Irham menegaskan, ada tiga kelompok produk yang harus tersertifikasi halal setelah tahap pertama selesai.

Pertama, makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan penolong makanan dan minuman. Ketiga, produk potong-potong dan jasa jagal, jelas Akil.

Jika tidak tersertifikasi halal dan masih bergerak di masyarakat, Aqeel menegaskan akan ada pembatasan. Oleh karena itu, ia mengimbau para pelaku usaha segera mengajukan sertifikat Halal melalui BPJPH.

“Batas ketiga kelompok produk ini jelas dan tidak ada pengecualian. Jadi, misalnya produk makanan, baik yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil, hingga mikro seperti PKL pinggir jalan, semuanya sama. Sertifikasi halal sesuai ketentuan regulasi,” tegasnya. Sertifikasi Halal Tak Wajib untuk Semua Penjual Makanan, Ini yang Dikecualikan

Selain itu, Akil menjelaskan sanksi yang akan diberikan dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, dan penarikan barang dari peredaran. Saksi-saksi ini dieksekusi sesuai ketentuan PP No. 39 Tahun 2021.

Oleh karena itu, sebelum penerapan kewajiban sertifikasi halal, kami meminta seluruh pelaku usaha, khususnya yang termasuk dalam ketiga kategori produk di atas, untuk segera mendapatkan sertifikat halal pada produknya, kata Aqeel.